Sabtu, 29 Juni 2013

macam - macam kebijaksanaan indonesia tentang sistem ekonomi indonesia BAB 8

MACAM-MACAM KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA 

 


Kebijakan – kebijakan Ekonomi Pemerintah

Kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan atau batasan-batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain kebijakan ekonomi diperlukan juga kebijakan nonekonmi, seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 macam, yaitu :
  1. Kebijakan ekonomi mikro, adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut.
  2. Kebijakan ekonomi meso, adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada wilayah tertentu atau pada sektor-sektor tertentu.
  3. Kebijakan ekonomi makro, ialah kebijakan ekonomi yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional (agregat). Oleh sebab itu, kebijakan ini bisa mempengaruhi atau bahkan membuat kebijakan meso dan kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif. Maka dari itu saya akan membahas lebih dalam mengenai kebijakan ekonomi makro.

Ada beberapa macam contoh kebijakan ekonomi makro, diantaranya :
  • Kebijakan Moneter

Tujuan utama kebijakan ekonomi moneter adalah untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS. Dengan demikian kebijakan ini juga dapat menjaga keseimbangan neraca pembayaran melalui perubahan nilai kurs rupiah yang terkendali bisa dicapai. Kebijakan ekonomi moneter dilakukan terutama melalui operasi pasar terbuka, penentuan mengenai cadangan wajib minimum dan batas maksimum pemberian kredit bagi sektor perbankan, dan perubahan tingkat suku bunga diskonto. Selain itu ada juga kebijakan moneter yang sering digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengimbangi perubahan likuiditas perekonomian adalah dengan cara memperjual-belikan surat berharga SBI dan SBPU. Efektifitas kebijakan moneter yang kontraksi ini untuk meredam laju pertumbuhan tingkat inflasi melalui pengendalian jumlah uang beredar di dalam ekonomi tergantung pada respon masyarakat dan dunia usaha, baik di sektor riil maupun di sektor keuangan.
  •  Kebijakan Fiskal


Dalam usaha mengurangi tingkat inflasi yang cenderung meningkat terus, selain mengeluarkan kebijakan moneter yang sifatnya kontraksi, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan fiskal yang nonekspansif. Efektifitas kebijakan fiskal ini sangat tergantung dari reaksi masyarakat dan dunia usaha terhadap kenaikan tarif pajak pendapatan dan penghasilan atau penjualan. Selain itu tergantung pada jenis pajak yang diprioritaskan serta besarnya peningkatan penghasilan pajak dan besarnya pengurangan pengeluaran pemerintah. Jenis pajak yang sangat tepat digunakan sebagai instrumen untuk meredam laju peningkatan inflasi, dengan cara mengurangi pertumbuhan permintaan agregat, adalah pajak penghasilan dengan sistem progresif.
  • Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Kebijakan perdagangan luar negeri telah mengalami 2 strategi yang sangat berbeda, strategi pertama substitusi impor. Pada awalnya Indonesia cenderung memproduksi semua jenis barang yang selama ini diimpor tanpa memperhitungkan apakah Indonesia memiliki keunggulan komparatif atau tidak untuk setiap jenis barang yang akan dibuat sendiri di dalam negeri. Kebijakan ini dilaksanakan dengan cara pemerintah memberi perlindungan dengan tarif yang tinggi, hambatan-hambatan nontarif, subsidi, dan fasilitas kemudahan lainnya terhadap sejumlah industri di dalam negeri yang diberi tugas untuk memproduksi barang-barang impor. Pada pertengahan tahun 1980-an, ternyata setelah harga minyak di pasar internasional merosot dengan tajam, akhirnya pemerintah mengubah kebjakan perdagangan luar negerinya menjadi kebijakan promosi ekspor non migas, khususnya barang-barang industri. Efektifitas kebijakan perdagangan luar negeri untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia, khususnya barang-barang manufaktur dan sekaligus mengurangi defisit atau meningkatkan surplus, sangat tergantung pada dua hal utama. Pertama isi paket deregulasi selama ini dan yang akan dikeluarkan di sektor perdagangan luar negeri. Kedua, harmonisasi antara kebijakan perdagangan luar negeri dan kebijakan makro lainnya, terutama kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan investasi, kebijakan jetenagakerjaan, dan kebijakan industri.
 http://www.plengdut.com/2013/01/macam-macam-sistem-ekonomi.html

 

Peran sektor luar negri pada perekonomian indonesia BAB 7

PERAN SEKTOR LUAR NEGERI PADA PEREKONOMIAN INDONESIA

 

A. PERDAGANGAN ANTAR NEGARA

Jika suatu Negara ingin mencapai kemakmuran, maka mutlak negara tersebut harus melakukan perdagangan dengan Negara lainnya.
Beberapa alasan mengapa suatu negara memerlukan negara lain dalam kehidupan ekonominya adalah :
1) Tidak semua kebutuhan masyarakatnya dapat dipenuhi oeh komuditi yang dihasilkan di dalam negeri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, harus di lakukan impor dari negara yang memproduksinya. Sebagai contoh meskipun negara arab adalah negara yang kaya, namun tidak dapat menghasilkan karet untuk bahan baku ban mobil, sepatu atau sandal. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku karet tersebut harus membelinyan dari negara-negara yang menghasilkannya.
2) Karena terbatasnya konsumen, tidak semua hasil produksi dapat dipasarkan di dalam negeri, sehingga perlu dicari pasar diluar negeri. Untuk itulah suatu negara membutuhkan negara lain untuk perluasan pasar baginproduknya.
3) Sebagai sarana untuk melakukan proses alih teknologi. Dengan membeli produk asing suatu negara dapat mempelajari bagaimana produk tersebut dibuat dan dipasarkan, sehingga dalam jangka panjang dapat melakukan produksi untuk barang yang sama.
4) Perdagangan antar negara ssebagai salah satu cara membina persahabatan dan kepentingen-kepentingan politik lainnya.
5) Secara ekonomis dan matematis perdagangan antar negara dapat mendatangkan tambahan keunntungan dan efisensi dari dilakukannya tindakan spesialisasibproduksi dari negara-negara yang memiliki keuntungan mutlak dan keuntungan berbanding.
B. HAMBATAN – HAMBATAN PERDAGANGAN ANTAR NEGARA

Meskipun setiap negara menyadari bahwa perdagangan negaranya dengan negara lain harus terlaksana dengan baik, lancar, dan saling menguntungkan, namun sering kali negara – negara tersebut membuat suatu kebijaksanaan dalam sektor perdagangan luar negeri yang justru menimbulkan hambatan dalam proses transaksi perdagangan luar negeri.
Namun demikian, dengan mulai dicetusnya era perdagangan bebas maka hambatan-hambantan yang selama ini cukup menggelisahkan akan dicoba untuk dikurangi dan jika mungkin dihapuskan. Adapun bentuk-bentuk hambatan yang selama ini terjadi di antaranya adalah:
1) Hambatan tariff
Tariff adalah suatu nilai tertentu yang dibebankan kepada suatu komoditi luar negeri tertentu yang akan memasuki suatu negara (komoditi impor ). Tarif sendiri ditentukan dengan jumlah yang berbeda untuk masing- masing komoditi impor.
2) Hambatan Quota
Quota termasuk jenis hambatan perdagangan luar negeri yang lazim dan sering diterapkan oleh suatu negara untuk membatasi masukkan komoditi impor ke negaranya. Quota sendiri dapat diartikan sebagai tindakan pemerintahan suatu negara dengan menentukan batas maksimal suatu komoditi impor yang boleh masuk ke negara tersebut. Seperti halnya tariff, tindakan quota ini tertentu tidak akan menyenangkan bgi negara pengekspornya. Andonesia sendiri pernah menghadapi quota impor yang diterapkan oleh system perekonomian amerika.
3) Hambatan dumping
Meskipun karakteristiknya tidak seperti tariff dan quota, namun dumping sering menjadi suatu masalah bagi suatu negara dalam proses perdagangan luar negerinya, seperti yang dialami baru-baru ini dimana industry sepeda Indonesia di tuduh melakukan politik dumping. Dumping sendiri diartikan sebagai suatu tindakan dalam menetapkan harga yang lebih murah diluar negeri dibanding harga didalam negeri untuk produk yang sama.
4) Hambatan embargo / sangsi ekonomi
Sejarah membuktikan bahwa suatu negara yang karena tindakannya dianggap melanggar hak asasi manusia, melanggar wilayah kekuasaan suatu negara, akan menerima atau dikenakan sanksi ekonomi oleh negara yang lain (PBB). Akibat dari hambatan yang terakhir ini biasanya lebih buruk dan meluas bagi masyarakat yang terkene sanksi ekonomi dari pada akibat yang ditimbulkan oleh hambatan-hambatan perdagangan lainnya.
Dengan demikian pemerintah menerapkan kebijaksanaan hambatan perdagangan diantaranya adalah
-Tarif dan quota disamping untuk meningkatkan pendapatan negara dari sector luar negeri, dipergunakan untuk lebih menyeimbangkan keadan neraca pembayaran yang masih deficit. Tariff dan quota juga diterapkan untuk melindungi industry dalam negeri yang masih dalam taraf berkembang, dari serangan komoditi-komoditi asing yang telah lebih dahulu. Selain itu tariff dan quota juga diterapkan untuk mempertahankan tingkat kemakmuran yang telah dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat suatu negara.
-Dumping dipergunakan untuk memacu 0perkembangan ekspor lewat kena8ikan permintaan dikarenakan harga yang murah tersebut.
-Sanksi ekonomi diterapkan lebih dikarenakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan ham,politik,terorisme dan keamanan internasional.
C. PERAN KURS VALUTA ASING DALAM PEREKONOMIAN LUAR NEGERI INDONESIA
Kurs valuta asing sering diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu negara (rupiah misalnya) yang harus dikorbankan atau dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing (dolar). sehingga dengan kata lain jika kita gunakan contoh rupiah dan dolar maka kurs valuta asing adalah nilai tukar yang menggambarkan banyaknya rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapat satu unit dolar dalam kurun waktub tertentu.
Masalah kurs valuta asing mulai muncul ketika transaksi ekonomi sudah mulai melibatkan dua negara (mata uang) atau lebih, tentunya sebai alat untuk menjembatani perbedaan mata uang dimasing-masing negara.
Beberapa istilah yang biasanya berkaitan dengan kurs valuta asing tersebut yaitu
-Defresiasi adalah turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
-Afresiasi adalah naiknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Dengan demikian jika rupiah mengalami defresiasi (mengalami penurunan nilai maka mata uang dolar akan mengalami afresiasi.
-Spot rate adalah nilai tukar yang masa berlakunya hanya dalam waktu 2×24 jam saja. Sehingga jika sudah melewati batas waktu diatas maka nilai tukar tersebut sudah tidak berlaku lagi.

 

Selasa, 04 Juni 2013

solusi dan masalah


PARTAI POLITIK ISLAM

Saya ingin tau solusi tentang PARTAI POLITIK ISLAM? SOLUSI DAN MASALAHNYA
Eksisistensi partai politik yg berlebel islam di indonesia belakangan ini sudah mulai terlihat suram. Masyarakat pun sepertinya sudah tidak bisa lagih membedakan antara manapartai yg berhaluan nasionalis dngan partai yang berideologi islam. Hal ini di sebabkan oleh oleh tidak terlihatnya pengaruh yang signifikan dari partai politik islam dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yg ada di indonesia, seperti korupsi, birokrasi yg bermalsalah , kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, degradasi moral, dan sebagainya hal tersebut mengakibatkan smakin hilangnya culiural capital partai politik islam di masyarakat  indonesia yg mayoritas beragama islam. Kasus-kasus yg belakangan ini trjadi di dalam tubuh partai politik islam pun membuat social capital parpol islam menurun.

Sebagai mahasiswa , kami ingin mengetaui sebenarnya sudah sejauh mana fungsi dan peran yang di jalankan oleh partai politik islam untuk indonesia, apakah keberadaan partai politik islam menjadi solusi untuk mengatasi berbagai pemarsalahan bangsa serta tegagnya nilai islam di indonesia, justru menjadi masalah ketika parpol islam belom optimal dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai partai politik berlbel islam dan juga sbagai perwakilan masyarakat khususnya umat islam, atau menjadi masalah ketika terjadi berbagai masalah dalam tubuh parpol islam ituh sendiri sehingga menimbulkan pandangan buruk masyarakat terhadap partai politik islam dan islam secara umum

Rabu, 01 Mei 2013

Tugas softskills Tulisan 3


NO WOMAN NO CRY

Makna dan arti sebenarnya lirik lagu Bob Marley - NO WOMAN NO CRY

Di dalam lagu tersebut banyak sekali bahasa prokem dalam syair lagu ini dandari sisi judul pun banyak yang salah kaprah, banyak yang mengartikan bahwa judulnya itu kurang lebih berarti “Tidak punya wanita tidak usah menangis” atau “Tidak ada wanita maka berarti tidak ada tangisan”. Kurang lebih begitu arti nya dalam bahasa gaul kita sehari – hari. Namun, arti sebenarnya lagu tersebut bermakna yang mungkin tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Dalam dialek jamaika, judul ini dibaca “No Woman! No Cry!” yang kalau didefinisikan dalam dialek Inggris atau Amerika menjadi “Don’t Woman! Don’t Cry!” yang berarti “Jangan wanita(ku), jangan menangis” atau “Tidak wanita(ku), tidak dengan tangisan”. Inti dari lagu ini ada lah untuk menghibur wanita – wanita di Jamaica, terutama buat sang IBUNDA TERCINTA, karena banyaknya kekerasan, pemerkosaan, di perjual belikan, sampai menjadi budak. Tapi kebanyakan dari kita malah mengolok – olok wanita dengan lagu ini. Bob Marley mengetahui bahwa wanita memegang peranan penting dalam kehidupan. itu salah satu yang membuat saya suka sama Bob Marley & Lagu No Woman, No Cry…..

Tugas softskills Tulisan 2


TULISAN 2
Yusuf Kalla Jadi Mendiknas?

Semoga momentum Hardiknas besok akan melahirkan pemikiran yang memberi solusi terbaik dari situasi carut- marus bangsa, termasuk dunia pendidikan. Diperlukan orang yang berlatar belakang mapan dan punya track redord diakui. Siapa dia? Anis Baswedan, Soemantri Brodjonegoro, Adzumardi Azra, Komaruddin Hidayat, dan Yusuf Kalla, adalah figur laternatif.  Tapi kalau Muhammad Nuh masih dipertahankan, tentunya dia akan melakukan otokritik dan introspeksi.

Siapakah manusia Indonesia yang paling banyak meraih gelar doktor? Dialah Yusuf Kalla, mantan Wakil Presiden kita.Malah saking banyaknya gelar  ”tertinggi” itu sehingga  dia tidak terlalu berkeinginan mendapatkan tawaran gelar penghormatan gelar doktor honoris causa. Pada perkembanganya, dengan keadaan dan posisi  tersebut membuat pihak universitas unggulan di luar negeri pun merasa ” risih”  untuk menawarkan gelar penghormatan istimewa di dunia akademik.
Kalau argumen saya lewat judul di atas dianggap terlalu ideal atau mengada-ngada, tak apalah. Namanya juga ada kesempatan ber sharing lewat saling berhubung di media sosial Kompasiana - jangan dilewatkan. Besok semua anak bangsa akan merayakan peringatan Hari pendidikan nasional (Hardiknas)2 mei 2013. Pemberitaan di berbagai media massa, termasuk di media on line menampilkan hampir semua stake holder pendidikan di Indonesia mengadaakan upacara dan agenda pendukung lainnya dalam mengisi hari istimewa  bagi  dunia pendidikan Indonesia.
Sosok Yusuf Kalla dikenal punya daya kreasi dan inovasi yang terukur, walau kadang tidak semua menjadi solusi terbaik. Daya keberanian dalam pengambilan keputusan sudah teruji. Pengalaman kabinet sudah ada bukan hanya di posisi wapres, tapi sebagai Menko Kesra dan Menteri Perdagangan juga sudah ada pegangan.Kalau ada yang  mempersoalkan latar belakang JK sebagai mantan wapres, saya kira argumen itu sudah “terpelset”. Lihat saja keadaan di luar negeri. Apalagi negara kita ini dikenal sebagai negara yang diakui daya dobrak lewat paket reformasinya

Senin, 29 April 2013

Tugas softskills Tulisan 1


Tulisan 1

Keadilan dalam kehidupan Manusia

Keadilan merupakan hal yang mutlak bagi setiap pribadi Manusia, karena hal demikian merupakan suatu harga mati bagi hidup seorang manusia. Mengingat pentingnya keadilan tersebut bagi kehidupan Manusia, maka dari itu lebih dahulu kita tanamkan rasa peduli akan suatu keadilan kepada diri kita sendiri dan kemudian kepada orang lain. Karena mengingat keadilan itu bersumber dari manusia juga, yaitu tergantung dari pemikiran dan rasa yang peka dalam diri manusia tersebut, dan oleh karena itulah alasan kenapa begitu pentingnya hal tersebut ditanamkan dalam diri untuk individu setiap manusia. Walaupun dalam kenyataan nya, masih banyak individu yang mengabaikan atau mengsangsikan suatu keadilan tersebut, contoh sederhananya saja dalam kehidupan keluarga, Dimana terkadang Orang tua mengbeda-bedakan anak nya dengan anak-anak nya yang lain dalam suatu hal.
Tentu saja dari contoh tersebut, dapat menurunkan moral dari anak dan tidak menutup kemungkinan anak bersikap demikian pula dengan orang lain yaitu tidak adanya rasa adil dalam dirinya. Sudah barang tentu kasus tersebut sangat memprihatinkan, karena dampak nya cukup luas untuk kalangan-kalangan diluar dari lingkungan keluarga itu sendiri, misalnya dalam kehidupan bersosialisi di lingkungan masyarakat.
Adapun Macam-Macam Keadilan terbagi dalam 3 bagian yaitu :
a. Keadilan legal/moral
Keadilan ini timbul dengan sendirinya karena penyatuan dan penyesuaian agar terwujud hubungan sesama manusia yang harmonis satu sama lain.dapat disebut legal karna tanpa kesepakatan tertulis maupun tidak keadilan moral harus terus berjalan untuk keharmonisan hidup bersama.jika tidak dilakukan akan terjadi kekacauan dalam masyarakat,misalnya/contohnya seorang buruh bangunan yang ikut mencampuri urusan kantor yang dibangunnya.
b. Keadilan Distributif;
Keadilan distributif atau dengan kata lain keadilan dalam segala macam pembagian. Contoh senderhananya yaitu pengajar les yang telah mengajar sebulan dan yang mengajar dua bulan harus dibedakan gajinya meski mereka mengajar mata pelajaran yang sama.
C. Keadilan komutatif
Tujuan dari keadilanini adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat dan juga kesejahteraan umum. Semua tindakan yang telihat adil ternyata menjadi ketidakadilan dan merusak pertalian antara manusia lainnya
Apabila niat telah terlahir dalam kata-kata, padahal tidak ditepati, maka kebohongannya disaksikan orang lain. Sikap jujur perlu dipelajari oleh setiap orang, sebab kejujuran mewujudkan keadilan, sedang keadilan mununtut kemuliaan abadi, jujur memberikan keberaniaan dan ketentranian Kati, serta menyucikan lagi pula membuat luhumya budi pekerti. Seseorang mu’tahil dapat memeluk agama dengan sempuma, apabila lidahnya tidak suci. Teguhlah pada kebenaran, sekalipun kejujuran dapat merugikanmu, serta jangan pula berdusta, walaupun dustamu dapat menguntungkanmu.
Contoh lain untuk lingkungan social bermasyarakat yaitu tidak adanya suatu keadilan dalam hukum, misalnya dalam suatu kasus yang sering muncul dalam pemberitaan yaitu terjadinya suatu kekeliruan dalam pengambilan keputusan dalam sidang dari kasus narkoba. Dimana ada dua orang dalam kasus yang sama, tetapi latarbelakang yang berbeda dari keduanya. Yang pertama seorang sopir truk kedapatan membawa satu butir ekstasi dan di pidana kurang lebih 9 tahun penjara, sedangkan orang yang kedua merupakan seorang lawyer yang kedapatan membawa beberapa butir ekstasi dan di pidana kurang lebih hanya 2 tahun penjara. Dan yang menjadi hal yang menggelitik di sini yaitu alas an dari Hakim yang memvonis, dengan alasan dia meringankan hukumannya karena orang tersebut mempunyai pengabdian. Bukankah dalam hukum dinegara kita ini, tidak memandang status social dari pribadi seseorang?????????
Dari contoh-contoh kasus tersebut, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa, suatu hal (keadilan) berasal dari lingkungan terdekat dari seseorang yang mempunyai dampak yang cukup luas untuk lingkungan yang mencakup social masyarakat pada umumnya. Maka dari itu, kembali kita tekankan akan pentingnya sosialisasi untuk setiap individu agar ditanamkan rasa akan peduli terhadap suatu keadilan dalam lingkungan seseorang tersebut, karena mungkin dengan hal demikianlah dampaak-dampak negative itu dapat teratasi dan berharap tidak akan pernah timbul dalam lingkungan luas.

Tugas softskills bab 6


BAB 6

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara


Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN

Penyusunan APBN

Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

Pelaksanaan APBN

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR
Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Teori mengenai APBN

 

Fungsi APBN

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.
APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.
  • Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
  • Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
  • Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
  • Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
  • Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
  • Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Prinsip penyusunan APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:
  • Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
  • Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
  • Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.
Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:
  • Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
  • Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
  • Semaksimah mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Azas penyusunan APBN

APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:
  • Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
  • Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
  • Penajaman prioritas pembangunan
  • Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara

Sumber :